Kembangkan Komunikasi Pelayanan Primer

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di level Puskesmas, menjadi salah satu titik berat Badan Pengelola Jaminan Sosial  (BPJS) Bidang Kesehatan Cabang Bima. 

Kepala Unit MPKP BPJS Kesehatan Cabang Bima Miftahul Jannah mengatakan, pelayanan kesehatan tingkat pertama di level puskesmas, memiliki andil penting dalam menangani pasien khususnya yang berstatus peserta BPJS. Cakupan pelayanan tingkat pertama lingkup Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang diberikan pada tingkat ini, yaitu administrasi pelayanan. Seperti biaya administrasi pendaftaran peserta, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan  lanjutan jika pasien tidak bisa ditangani.

Pada tingkat pertama ini, juga mencakup pelayanan promotif preventif yang meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, KB, skrining kesehatan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis termasuk pemeriksaan ibu hamil.

Dia menguraikan, untuk meningkatkan kualitas layanan oleh para dokter, maka diterapkan Pola Pembiayaan Provider Berbasis Kinerja  (Pay for Performance/P4P). Kehandalan pola ini, telah teruji pada beberapa Negara—seperti hasil survey di Inggris 89%, Italia 70%, Australia 65%,  Belanda 81% dan Selandia Baru 80%. “Para dokter pelayanan primer lebih menyukai pola pembiayaan P4P  tersebut,” katanya.

Sementara manfaat kapitasi berbasis kinerja memungkinkan perubahan perilaku dokter yang akan berusaha untuk mencapai target kinerja untuk mendapatkan pembayaran lebih besar. Selain itu, akan terjadi peningkatan kepuasan peserta karena layanan dokter lebih baik dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan dengan pembiayaannya berdasarkan kinerja dokter. 

Terkait pembayaran, di Indonesia, tahun 2015 ini Model P4P tengah  dirumuskan oleh BPJS Kesehatan dengan  Kapitasi Berbasis Kinerja  mengacu Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 pasal 4. Regulasi ini menyatakan (a), besaran kapitasi berdasarkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen Pelayanan, (b) rentang kapitasi dengan penetapan besaran kapitasi per Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. 

            Perbaikan pelayanan akan tetap menjadi fokus perhatian. Hal ini, kata Miftahul, sesuai dengan  sembilan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan Jaminan Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan, perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di daerah.

            KPK juga merekomendasikan perlunya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang. BPJS menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat serta melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan.

            Miftahul melanjutkan, pada aspek monitoring dan evaluasi, beberapa rekomendasi KPK yang harus ditindak lanjuti agar tercipta perbaikan pelayanan. Yaitu membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik, kemudian menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa mendatang, selanjutnya BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. “Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP, termasuk memonitoring penggunaannya,” jelasnya.

            Kemudian, kata dia, KPK juga merekomendasikan perlunya menciptakan lingkungan pengendalian yang lebih handal dengan beberapa point, yaitu memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan, BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya,” tutup Miftahul.

Sementara itu, kegiatan jejaring komunikasi antar fasilitas kesehatan primer, secara khusus menghadirkan para kepala puskesmas se-Kabupaten Bima, dan pejabat terkait lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.(adi) - 05

 
 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru